Mewakili kepala sekolah membuka MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Untuk kedua kalinya MPLS dilaksanakan secara daring. Tahun lalu dan terulang tahun ini. Pengenalan Lingkungan sekolah melalui video konferensi, seolah-olah anak-anak diajak berkhayal. Mengkhayalkan keadaan sekolah barunya. Gedung, halaman sekolah, ruang belajar, dan fasilitas lainnya. Beruntung, ada gambar dan video sebagai pemanis khayalan. Jadi mengkhayalnya masih cukup berkelas.
Sedikit agak baik saat perkenalan guru-guru. Mereka masih bisa menyapa dan berbalas senyum. Sementara sebagian besar program sekolah hanya bisa dijelaskan sambil berandai-andai. Jika keadaan kembali normal.
Sedih sekali ketika harus menyampaikan bahwa pembelajaran di awal tahun
pelajaran ini masih harus dilakukan dengan Pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias
Belajar Dari Rumah (BDR). Pilihan yang sangat sulit. Keadaan memang sedang
tidak baik-baik saja. Keselamatan dan kesehatan peserta didik dan juga gurunya
harus diutamakan. Prinsip ini yang sejak awal dipegang oleh para pengambil
kebijakan di negeri ini. Memang kita tidak boleh menantang resiko dengan
bertindak ceroboh.
Sempat ada harapan untuk Pembelajaran tatap muka meski terbatas. Tetapi
buyar kembali setelah Varian Delta mengamuk dan PPKM diberlakukan.
Hasil survei Belajar dari Rumah sebagaimana yang dirilis puslitjak
kemendikbud tahun ini, memperlihatkan bahwa 71% siswa mengalami kendala selama
pembelajaran dari rumah. Kendala-kendala yang dimaksud, diantaranya; sulit
konsentrasi, keterbatasan jaringan internet, kurang bersemangat, sulit
berkomunikasi dengan guru, keterbatasan pengetahuan orang tua, belum mampu
mengoptimalkan media, dan tidak memiliki perangkat TIK.
Bisa dipahami kalau Mendikbud sering menyebut pandemik akan melahirkan
learning loss. Penurunan kompetensi di kalangan anak-anak. Anak-anak akan
mengalami penurunan kemampuan dalam memahami materi pelajaran. Learning loss
adalah sebuah kerugian jangka panjang yang dialami oleh sebuah bangsa.
Dampak pandemi terhadap pendidikan memang tidak langsung terasa.
Sebagaimana bidang kesehatan, ekonomi dan bidang sosial lainnya. Dampaknya pada
bidang pendidikan akan terasa mungkin puluhan tahun mendatang. Ketika generasi
“leaning loss” ini seharusnya tampil memegang peran.
Dengan demikian, cukup beralasan jika sejumlah pihak menghendaki pembukaan
sekolah terutama pada wilayah zona hijau dan kuning. Ini bisa kita lihat dari
hasil polling yang dilakukan oleh direktorat SMA tahun 2020. Polling melalui
facebook dan website Direktorat SMA ini menunjukkan bahwa 90% guru, 82% siswa,
76% orang tua, dan 71% masyarakat
lainnya menyatakan setuju pembukaan sekolah zona hijau dan zona kuning. Bahkan
ada yang meminta sekolah tetap buka pada wilayah zona orange.
Sedangkan hasil survei Belajar Dari Rumah (BDR) tahun pelajaran 2020/2021
oleh Kemdikbud memperlihatkan bahwa tidak semua sekolah belajar secara BDR.
Terdapat 7,1% yang melakukan pembelajaran tatap muka, dan 11,1% kombinasi
antara BDR dengan tatap muka. Sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka
maupun kombinasi umumnya di daerah-daerah tertinggal. Survei ini juga
menunjukkan bahwa secara nasional umumnya guru-guru siap melakukan pembelajaran
tatap muka. Angkanya sangat tinggi yaitu 91,4%. Untuk daerah tertinggal bahkan
mencapai 97,8%.
Di balik data-data ini tersirat kegelisahan. Bahwa pembelajaran dari rumah
meskipun dianggap cara yang paling tepat di tengah ancaman virus, namun tetap
saja menyisakan kekhawatiran. Ini ancaman serius bagi dunia pendidikan dan
kualitas generasi muda Indonesia.
Di sisi lain, BDR yang berkelanjutan mengingatkan kita dengan sistem
pendidikan masa kolonial. Pendidikan yang berkualitas hanya dinikmati oleh
kalangan berduit dan dari keluarga terpandang. Sangat diskriminatif. Pendidikan
kita di era pandemik ini sedang mengarah ke sana. Akses pendidikan yang layak
hanya milik mereka yang mempunyai perangkat TIK yang baik, jaringan internet
yang stabil, penyediaan data internet tidak jadi masalah, dan orang tua siap
serta mampu melakukan pendampingan dalam pembelajaran. Dan sebagian besar siswa
kita tidak memiliki kriteria seperti ini. Kesenjangan antara yang mampu dan
yang kurang mampu kian menganga. Pilihan memang serba sulit.
Apa yang bisa kita perbuat untuk sekadar mengurangi dampak ini? Saya
sependapat dengan sementara kalangan. Bahwa penentu kebijakan sebaiknya membuat
pemetaan penyebaran Covid tidak secara general menurut provinsi atau kabupaten.
Tetapi pemetaannya secara parsial sampai pada unit wilayah terkecil. Karena
bisa jadi status sebuah kabupaten/kota berada pada zona merah atau orange,
tetapi terdapat kecamatan atau desa/kelurahan di Kabupaten/kota tersebut
terkategori zona hijau, tanpa kasus covid sama sekali. Maka untuk wilayah
seperti ini sebaiknya diberi izin untuk
pembelajaran tatap muka meski dengan prokes yang diperketat. Tidak harus
mengikut pada status zona Provinsi atau Kabupaten.
Hal ini bisa berlaku pada sekolah-sekolah di wilayah pinggiran/pegunungan.
Di wilayah ini biasanya jumlah siswa tidak sebanyak di perkotaan sehingga
kontrol pemberlakuan prokes juga relatif lebih mudah. Dan sebenarnya PTM di
wilayah-wilayah ini sudah dilakukan. Meskipun pembelajaran bukan di ruang
kelas. Kadang dilakukan di ruang terbuka, di halaman penduduk, atau di
rumah-rumah warga dengan memecah siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi
tinggal menunggu izin dari penentu kebijakan saja.
Mungkin ini langkah kecil, tetapi setidaknya bisa menjadi pilihan untuk
mengejar ketertinggalan pembelajaran anak-anak kita. Sambil berharap segera
datangnya pertolongan Allah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah teramat
dekat.
Untuk sahabat-sahabat baruku, para generasi tangguh, selamat datang.
Bersama kita hadapi tantangan ini. Insyaallah bisa!"


0 komentar:
Posting Komentar